 |
| Foto IST. |
Anggaran Rp219 Miliar dan Pertanyaan Tentang Prioritas
Jambi, GN- Rencana Pemerintah Kota Jambi mengembangkan Kolam Retensi Griya Lingga Permai menjadi kawasan danau wisata kembali menjadi perhatian publik. Selain karena nilai investasinya yang disebut mencapai sekitar Rp219 miliar, proyek tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas pembangunan pariwisata air di Kota Jambi.
Di tengah rencana menghadirkan destinasi wisata air baru, Kota Jambi sebenarnya telah memiliki aset alam yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu ruang publik dan tujuan rekreasi masyarakat, yakni Danau Sipin.
Danau yang berada di Kecamatan Telanaipura tersebut merupakan danau ladam (oxbow lake), yakni perairan yang terbentuk dari bekas aliran Sungai Batanghari. Karakter alami tersebut menjadi salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh danau buatan.
Karena itu, perdebatan mengenai rencana pembangunan danau wisata baru tidak semata-mata menyangkut perlu atau tidaknya pembangunan destinasi baru. Persoalan yang lebih luas adalah bagaimana Pemerintah Kota Jambi menyusun kebijakan agar pembangunan destinasi baru berjalan beriringan dengan revitalisasi aset wisata yang telah dimiliki.
Pemerintah Kota Jambi menempatkan pembangunan Kolam Retensi Griya Lingga Permai tidak hanya sebagai proyek estetika perkotaan atau pariwisata.
Wali Kota Jambi, dr. Maulana, mengatakan pembangunan kolam retensi merupakan bagian dari strategi pengendalian genangan air di kawasan padat penduduk sekaligus menciptakan ruang publik baru bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Maulana seusai membuka Pelatihan Singapore Corporate Program (SCP), Senin (6/10/2025) lalu.
“Kita ingin kolam retensi ini tidak hanya menahan limpasan air hujan, tetapi juga menjadi kawasan wisata air yang menarik dan bernilai ekonomi bagi warga sekitar,” ujar Maulana.
Secara teknis, Kolam Retensi Griya Lingga Permai memiliki luas sekitar 83.000 meter persegi dengan kedalaman rata-rata 1,8 meter. Muka air berada pada elevasi sekitar +17,50 meter, dengan kapasitas tampung mencapai sekitar 99.600 meter kubik. Sementara total kebutuhan lahan kawasan tersebut mencapai sekitar 97.053 meter persegi.
Pemerintah juga merancang kawasan itu tidak sekadar menjadi kolam penampungan air. Di dalamnya direncanakan terdapat taman kota, jalur pedestrian, ruang olahraga, serta kawasan kuliner. Konsep yang ditawarkan adalah kawasan wisata berbasis ekologi dan ketahanan kota.
“Kami ingin kawasan ini menjadi destinasi baru di tengah kota. Warga bisa berolahraga, bersantai, dan berwisata tanpa harus keluar kota. Konsepnya wisata berbasis ekologi dan ketahanan kota,” kata Maulana.
Pemerintah menyatakan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, proyek tersebut memiliki dua fungsi utama: infrastruktur pengendalian air dan ruang publik perkotaan.
Namun, ketika nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah, perhatian publik tidak terhindarkan pada persoalan prioritas anggaran serta bagaimana manfaat ekonomi proyek tersebut nantinya dapat dirasakan masyarakat.
Danau Sipin, Aset Alam yang Belum Selesai Ditata
Di sisi lain, Danau Sipin menghadapi persoalan yang berbeda. Sebagai perairan alami yang telah lama dikenal masyarakat Kota Jambi, Danau Sipin memiliki potensi wisata yang relatif lengkap. Kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai ruang rekreasi, wisata air, olahraga, kuliner, hingga pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah fasilitas publik telah hadir di kawasan tersebut, termasuk jalur untuk aktivitas olahraga, ruang bersantai, serta berbagai aktivitas wisata air. Namun potensi tersebut masih menghadapi persoalan lingkungan dan infrastruktur.
Salah satu persoalan yang disoroti masyarakat adalah sampah kiriman saat hujan deras serta fluktuasi ketinggian air. Dua persoalan tersebut bukan hanya berdampak terhadap kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas wisata air dan perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan di sekitar Danau Sipin.
Ketua Pokdarwis Danau Sipin, Jhon Herman kepada wartawan menyampaikan bahwa komunitas memiliki usulan teknis untuk membantu mengatasi persoalan tersebut.
Salah satunya adalah pembangunan pintu air. Menurut usulan masyarakat, setidaknya terdapat dua lokasi strategis yang perlu mendapat perhatian, yakni kawasan Pulau Pandan dan Sungai Kambang.
Pintu air di kawasan Pulau Pandan diharapkan dapat membantu mengendalikan elevasi air Danau Sipin sehingga aktivitas wisata air dapat berlangsung lebih stabil.
Sementara pintu air di kawasan Sungai Kambang diharapkan dapat membantu mengendalikan masuknya sampah kiriman ketika hujan deras. Usulan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Danau Sipin tidak seluruhnya berkaitan dengan pembangunan fasilitas wisata baru. Sebagian kebutuhan justru menyangkut infrastruktur dasar untuk menjaga fungsi ekologis dan keberlanjutan kawasan.
Ketika Destinasi Baru Berhadapan dengan Destinasi Lama
Kekhawatiran lain muncul dari pelaku ekonomi lokal. Danau Sipin selama ini menjadi ruang aktivitas bagi sejumlah pelaku UMKM, penyedia jasa perahu ketek, serta pelaku usaha wahana air.
Jika pemerintah membangun destinasi wisata baru dengan investasi besar, masyarakat berharap pembangunan tersebut tidak secara tidak langsung membuat kawasan Danau Sipin kehilangan perhatian.
Kekhawatiran itu bukan berarti masyarakat menolak pembangunan destinasi baru. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah memastikan pembangunan tidak menciptakan persaingan internal antarkawasan wisata yang berada dalam satu kota, tetapi justru membentuk ekosistem pariwisata yang saling melengkapi.
Danau Sipin memiliki karakter sebagai kawasan perairan alami. Sementara Griya Lingga Permai dikembangkan dari infrastruktur kolam retensi yang dirancang dengan fungsi utama pengendalian air.
Keduanya sebenarnya dapat memiliki posisi berbeda dalam sistem pariwisata Kota Jambi. Griya Lingga Permai dapat diarahkan sebagai ruang publik modern berbasis pengendalian banjir, taman kota, olahraga dan wisata keluarga.
Sementara Danau Sipin dapat diperkuat sebagai destinasi wisata alam dan budaya perairan Kota Jambi, dengan mempertahankan karakter ekologis dan kehidupan ekonomi masyarakat yang telah tumbuh di sekitarnya.
Anggaran Rp219 Miliar dan Pertanyaan Tentang Prioritas
Nilai rencana anggaran sekitar Rp219 miliar menjadi salah satu titik perhatian publik. Besarnya anggaran membuat masyarakat wajar mempertanyakan bagaimana skala prioritas pembangunan ditetapkan, terutama ketika masih terdapat persoalan infrastruktur dan lingkungan di destinasi wisata yang sudah ada.
Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata apakah pembangunan danau buatan diperlukan. Yang lebih penting adalah apakah pembangunan baru tersebut berjalan bersama dengan investasi pemeliharaan dan revitalisasi aset wisata lama.
Jika Danau Sipin dibiarkan menghadapi persoalan sampah, kualitas air, fluktuasi muka air, dan keterbatasan infrastruktur, sementara destinasi baru memperoleh investasi besar, maka pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka desain kebijakan pariwisata air Kota Jambi secara keseluruhan.
Transparansi mengenai sumber pendanaan, tahapan pembangunan, komponen pekerjaan, manfaat ekonomi yang ditargetkan, serta mekanisme pengelolaan pascapembangunan juga penting agar masyarakat dapat memahami proyek tersebut secara utuh.
Pembangunan kota pada akhirnya bukan sekadar menciptakan sesuatu yang baru. Pembangunan juga berarti merawat dan meningkatkan nilai dari aset yang telah dimiliki.
Dalam konteks Kota Jambi, keberadaan Danau Sipin dan rencana pengembangan Griya Lingga Permai seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua pilihan yang harus saling mengalahkan.
Keduanya dapat menjadi bagian dari satu strategi. Pemkot Jambi dapat mengembangkan koridor wisata air Kota Jambi dengan karakter berbeda pada masing-masing kawasan.
Danau Sipin dapat difokuskan pada penguatan wisata alam, wisata air, olahraga, ekonomi masyarakat, UMKM dan konservasi lingkungan.
Griya Lingga Permai dapat dikembangkan sebagai kawasan retensi sekaligus ruang publik baru dengan pendekatan ekologis, taman kota, pedestrian, olahraga dan rekreasi keluarga. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan baru tidak harus mengorbankan destinasi lama.
Sebaliknya, keberadaan destinasi baru dapat menjadi bagian dari strategi memperpanjang lama tinggal wisatawan dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Jambi.
Pintu Air dan Pembenahan Lingkungan Menjadi Agenda Mendesak
Bagi masyarakat Danau Sipin, persoalan paling mendesak justru berada pada aspek dasar: air dan kebersihan. Pembangunan pintu air yang diusulkan masyarakat perlu dikaji secara teknis oleh pemerintah, termasuk dampaknya terhadap hidrologi danau, aliran Sungai Batanghari, kualitas air, sedimentasi, ekosistem, serta keselamatan kawasan.
Jika secara teknis dinilai layak, pembangunan tersebut dapat menjadi bagian dari program penataan Danau Sipin. Namun pintu air saja tidak cukup.
Revitalisasi kawasan juga perlu mencakup pengelolaan sampah, drainase, ruang publik, akses pedestrian, fasilitas sanitasi, penerangan, penataan pedagang, dermaga dan keselamatan wisata air.
Dengan demikian, penataan Danau Sipin tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi menjadi program terpadu untuk mengembalikan fungsi ekologis sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.
Kota Jambi memiliki peluang untuk membangun wajah baru pariwisata perkotaan. Tetapi pembangunan tersebut akan lebih bermakna jika berjalan seiring dengan perawatan aset alam yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Danau Sipin bukan sekadar badan air. Di kawasan itu terdapat aktivitas ekonomi, komunitas, pelaku UMKM, jasa transportasi air, serta ruang rekreasi yang telah dikenal masyarakat.
Sementara Griya Lingga Permai menawarkan kesempatan membangun ruang publik baru yang menggabungkan fungsi pengendalian banjir dengan rekreasi dan ekonomi perkotaan.
Karena itu, perhatian publik terhadap anggaran pembangunan danau buatan seharusnya dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Jambi untuk menjelaskan peta jalan pengembangan seluruh wisata air Kota Jambi, bukan hanya satu proyek. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pembangunan baru tidak membuat aset lama terabaikan.
Jika pemerintah mampu menata keduanya secara berimbang, Kota Jambi tidak hanya mendapatkan satu destinasi wisata baru, tetapi juga dapat memperkuat destinasi yang sudah memiliki identitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar proyek yang dapat dibangun, tetapi juga dari seberapa jauh pembangunan tersebut mampu menjaga lingkungan, menghidupkan ekonomi masyarakat, menyediakan ruang publik, dan merawat aset kota untuk generasi berikutnya.(GN-AsenkLeeSaragih)
0 Komentar