Jambi, GN - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan pelayanan publik.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin (24/08/2026).
Rakor turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang, S.I.K., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Dr. Kamin, S.H., M.H., Dandim 0415/Jambi Letkol Inf. Putra Negara, S.H., M.Han., Dandenpom II/2 Jambi Letkol Cpm Deka Piro Sandira, S.I.P., Sekretaris Daerah Kota Jambi Drs. H. A. Ridwan, M.Si., jajaran perangkat daerah, serta unsur organisasi dan lembaga masyarakat terkait.
Dalam rakor tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama. Di antaranya maraknya aktivitas kelompok berandalan bermotor atau geng motor, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penurunan debit Sungai Batanghari yang berpotensi berdampak terhadap proses pengolahan dan distribusi air bersih kepada masyarakat melalui Perumda Air Minum Tirta Mayang.
Masing-masing unsur Forkopimda juga memaparkan langkah strategis dan upaya penanganan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap persoalan tersebut. Rakor kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif guna menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan setiap potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan ditangani secara terpadu.
“Menyikapi sejumlah persoalan tersebut, kita akan meningkatkan status siaga untuk mengantisipasi beberapa permasalahan tadi,” ujar Maulana.
Terkait maraknya aktivitas berandalan bermotor yang meresahkan masyarakat, Maulana menyampaikan bahwa Pemkot Jambi bersama aparat penegak hukum dan seluruh unsur terkait akan memperkuat langkah pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah pemberlakuan jam malam bagi anak dibawah 18 tahun sebagai bagian dari upaya mencegah aktivitas anak-anak dan remaja pada waktu-waktu yang rawan.
Maulana juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah.
“Dengan maraknya aktivitas berandalan bermotor, kita akan memberlakukan jam malam. Kita juga mengharapkan peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak,” katanya.
Berdasarkan data Polresta Jambi yang disampaikan dalam rakor, terdapat 12 sekolah jenjang SMA di Kota Jambi yang terpapar aktivitas berandalan bermotor. Sementara itu, pada jenjang SMP terdapat 14 sekolah yang juga terpapar aktivitas serupa.
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemkot Jambi dan Forkopimda untuk memperkuat langkah pencegahan, khususnya melalui pengawasan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Selain persoalan keamanan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla juga menjadi perhatian. Maulana optimistis potensi kebakaran di wilayah Kota Jambi dapat ditekan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk hingga tingkat RT.
Menurutnya, karakteristik Kota Jambi yang tidak memiliki kawasan hutan yang luas membuat upaya pencegahan juga perlu diarahkan pada potensi kebakaran di wilayah permukiman.
“Yang harus kita antisipasi adalah kebakaran di daerah tetangga. Namun, yang perlu menjadi perhatian kita adalah kebakaran permukiman dan kesiapan armada pemadam kebakaran,” jelasnya.
Untuk memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi akan menyiapkan posko terpadu yang melibatkan seluruh unsur terkait.
“BPBD juga akan membuat posko yang diisi oleh seluruh unsur kepentingan, sehingga semua laporan ada di situ untuk dilaporkan kepada Wali Kota,” tambah Maulana.
Pemkot Jambi juga akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Kita akan melakukan patroli secara masif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang melakukan hal tersebut, sehingga potensi kebakaran dapat kita antisipasi,” tegasnya.
Menyikapi potensi penurunan kualitas udara akibat asap, Maulana meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), khususnya di lingkungan pendidikan.
Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan penggunaan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara berada pada kategori tidak sehat.
Menurutnya, kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan parameter ISPU.
“Kalau terus-menerus ISPU kita berada di atas 200, baru kita liburkan seluruh pembelajaran yang tentunya sesuai kewenangan Pemkot Jambi. Kita akan memberikan kriteria dan evaluasi yang dapat diperpanjang setiap tiga hari,” jelasnya.
"Sementara untuk kelompok beresiko, seperti pendidikan anak usia dini, TK, SD kelas 1 dan 2 sudah diliburkan ketika ISPU berada di angka 100- 200 mengikuti pembelajaran online," lanjut Maulana.
Sementara itu, informasi mengenai perkembangan kualitas udara dan kebijakan pemerintah akan disampaikan kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi.
“Kepada masyarakat umum, melalui Diskominfo akan memberikan informasi melalui media sosial. Kita belum mengambil langkah melarang aktivitas secara keseluruhan, karena tentunya akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat” lanjut Maulana.
Ia juga mengajak masyarakat untuk melakukan Salat Istisqa di rumah-rumah ibadah sebagai bagian dari ikhtiar bersama menghadapi kondisi cuaca kering dan penurunan debit air.
Potensi penurunan debit Sungai Batanghari juga menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi proses pengolahan air baku Perumda Air Minum Tirta Mayang.
Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha mengatakan, pemerintah akan menyiapkan langkah antisipasi, termasuk dukungan distribusi air bagi wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
“Untuk distribusi air, akan ada tambahan bantuan distribusi yang dibantu oleh Damkar, Kodim dan lainnya ke wilayah prioritas berdasarkan laporan dengan kebutuhan paling tinggi,” ujar Diza.
Ia juga menyampaikan kemungkinan dukungan penyediaan masker melalui Rumah Sakit Umum Daerah apabila anggaran memungkinkan.
“Ini bukan hal yang bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus bersama berdasarkan data-data yang diperoleh,” tegasnya.
Menurut Diza, seluruh langkah penanganan akan dilakukan berdasarkan pemetaan kondisi lapangan dan laporan masyarakat sehingga intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi terkait dukungan mewujudkan Kota Jambi terbebas dari kelompok kriminal bermotor, sekaligus memperkuat upaya antisipasi, pemantauan, dan tindak lanjut penanganan karhutla di Kota Jambi.
Deklarasi tersebut ditandatangani Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, unsur Forkopimda, serta lembaga dan organisasi masyarakat terkait.
Maulana menegaskan, Pemkot Jambi akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan, baik terkait keamanan dan ketertiban, potensi karhutla, kualitas udara, maupun ketersediaan air bersih.
Sinergi Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat, kata dia, menjadi modal penting untuk memastikan setiap potensi gangguan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Dengan kebersamaan dan koordinasi yang kuat, kita berharap keamanan, kenyamanan, kesehatan masyarakat, serta pelayanan publik di Kota Jambi tetap terjaga,” pungkas Wali Kota Maulana. (GN-Adv)
0 Komentar