Muarojambi, GN- Di tengah upaya pemulihan ekonomi daerah, Kabupaten Muarojambi justru menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya angka kemiskinan pada 2025. Kenaikan ini terjadi saat tekanan inflasi, khususnya pada sektor pangan, belum sepenuhnya terkendali, sementara pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk menopang daya beli masyarakat.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa stabilitas ekonomi makro belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah. Hal itu mencerminkan rapuhnya daya tahan ekonomi masyarakat terhadap tekanan harga, khususnya pangan, di tengah pertumbuhan yang belum cukup kua
Demikian diungkapkan pengamat ekonomi terkemuka Dr Noviardi Ferzi SE MM kepada wartawan, Senin (20/4/2026) terkait dengan penilaian lonjakan angka kemiskinan di Kabupaten Muarojambi pada 2025. t.
Disebutkan, berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 21,05 ribu jiwa atau 4,32 persen pada 2025, naik dari 17,48 ribu jiwa atau 3,65 persen pada 2024. Padahal, pada 2023 angka kemiskinan sempat berada di 20,83 ribu jiwa atau 4,43 persen, menunjukkan bahwa perbaikan yang terjadi sebelumnya tidak berkelanjutan.
Menurut Noviardi, kenaikan ini tidak bisa dilepaskan dari lonjakan garis kemiskinan yang meningkat signifikan, dari Rp535.244 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp617.948 pada 2024 dan kembali naik ke Rp633.575 pada 2025. “Artinya, standar minimum hidup layak meningkat lebih cepat dibanding kemampuan pendapatan masyarakat. Ini sinyal adanya tekanan biaya hidup yang serius,” ujarnya, di Jambi, 20 April 2026.
Ia menekankan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan tergolong rendah, dengan koefisien Gini di kisaran 0,315 hingga 0,321, hal tersebut tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan yang membaik. “Distribusi memang relatif merata, tetapi dalam kondisi merata di level yang masih rendah. Ini yang perlu diwaspadai,” katanya.
Lebih lanjut, Noviardi menggarisbawahi bahwa inflasi pangan menjadi faktor dominan. Kenaikan harga komoditas seperti beras, cabai, dan sayur akibat gangguan cuaca telah mendorong lonjakan pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini memaksa masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan pekerja informal, mengurangi konsumsi bahkan untuk kebutuhan dasar.
“Ketika lebih dari separuh pengeluaran rumah tangga habis untuk makanan, maka ruang untuk pendidikan, kesehatan, dan investasi masa depan menjadi sangat terbatas. Ini berbahaya dalam jangka panjang karena memperkuat lingkaran kemiskinan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti temuan di lapangan, seperti di Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, di mana lonjakan harga cabai hingga Rp70.000 per kilogram berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat miskin. “Fenomena ini menunjukkan betapa sensitifnya ekonomi rumah tangga terhadap fluktuasi harga pangan,” tambahnya.
 |
| Foto Ilustrasi.(J24) |
Terkait langkah pemerintah, Noviardi menilai upaya seperti pembentukan Satgas Pengendalian Harga Beras, operasi pasar murah, dan gerakan pangan murah sudah berada di jalur yang tepat, namun belum cukup kuat untuk menahan tekanan struktural.
“Intervensi jangka pendek penting, tetapi yang lebih krusial adalah memperkuat sisi produksi dan distribusi. Optimalisasi luas tanam, bantuan benih, hingga perbaikan tata niaga harus berjalan konsisten dan terukur,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap risiko iklim serta penguatan perlindungan sosial berbasis data yang akurat. “Tanpa itu, setiap gejolak harga akan selalu berujung pada bertambahnya kelompok miskin baru,” ujarnya.
Menutup analisanya, Noviardi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Muaro Jambi yang berada di kisaran 4,50 persen pada 2025 belum cukup inklusif. “Pertumbuhan harus mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Jika tidak, maka angka kemiskinan akan terus bersifat fluktuatif dan rentan naik kembali,” pungkasnya.(GN-AsenkLee)
0 Komentar